BatamNow.com – Permasalahan pengelolaan sampah yang buruk di Kota Batam, disorot tajam masyarakat dan DPRD di sini.
Sampah tak terangkut lalu menumpuk di mana-mana. Aroma busuk pun menyengat hidung. Kondisi seperti itu yang sedang terjadi.
Padahal oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi, kota ini sebagai kota modern yang ia pimpin belasan tahun.
Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam seolah menyalahkan masyarakat sebagai biang permasalahan pengelolaan sampah di tengah kapasitas armada angkut salah satu penyebabnya.
Selain permasalahan fisik sampah yang cukup lama meresahkan masyarakat, ada hal menarik jika mencermati laporan keuangan pendapatan retribusi persampahan ini selama tahun 2024.
Kepala Bapenda Kota Batam, Raja Azmansyah dalam rilisnya lewat media, memaparkan realisasi retribusi sampah per Agustus 2024, baru mencapai Rp 20,8 miliar dari target anggaran sebesar Rp 45 miliar atau baru tercapai 46,22 persen. Atau rata-rata pendapatan Rp 2,6 miliar per bulan.
Namun dalam laporan keuangan yang disajikan di siependa.batam.go.id realisasi retribusi pendapatan pelayanan persampahan di Batam per Desember 2024 mencapai Rp 38,6 miliar atau tercapai 80,66 persen dari total anggaran Rp 47,85 miliar.
Artinya terdapat lonjakan pendapatan sebesar Rp 17,8 miliar dalam empat bulan, atau rata-rata Rp 4,4 miliar per bulan.
Ketua DPP Kepri LI-Tipikor dan Hukum Kinerja Aparatur Negara mempertanyakan lonjakan penerimaan retribusi pelayanan persampahan, namun pelayanan memburuk.
“Pendapatan retribusi sampah bisa tiba-tiba melonjak setiap bulan sekitar 95 persen, lalu uangnya kok pengadaan truk sampah bermasalah,” katanya.
Panahatan meminta aparat penegak hukum turun menyelidiki laporan keuangan Bapenda Kota Batam.
Kepala Bapenda Kota Batam Raja Azmansyah yang dikonfirmasi tak menjawab konfirmasi BatamNow.com. (red)
