BatamNow.com – Realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Pemerintah Kota (Pemko) Batam pada semester pertama 2026 masih jauh dari target yang ditetapkan dalam APBD.
Dalam APBD Tahun Anggaran 2026, target retribusi parkir dipatok sebesar Rp 37 miliar.
Artinya, bila dirata-ratakan, maka hingga pertengahan tahun seharusnya penerimaan mencapai sekitar Rp 18,5 miliar.
Namun hingga pertengahan Juli 2026, realisasi pendapatan baru sekitar Rp 8,34 miliar atau sekitar 45 persen dari target semester pertama.
Jika tren tersebut berlanjut, penerimaan retribusi parkir hingga akhir 2026 diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp 16 miliar.
Angka itu hampir sama dengan realisasi tahun 2025 yang juga berada di kisaran Rp 15 miliar, atau di bawah target saat itu sebesar Rp 20 miliar.
Target pendapatan 2026 sendiri disusun setelah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam melakukan kajian potensi parkir dengan melibatkan konsultan independen.
Data yang diperoleh BatamNow.com menunjukkan, pada Tahun Anggaran 2025 Dishub Batam menunjuk PT Hirfi Studio, konsultan yang berkantor di Malang, Jawa Timur, untuk melaksanakan jasa kajian survei potensi parkir se-Kota Batam.
Pekerjaan tersebut dibiayai APBD Kota Batam dengan nilai pagu sekitar Rp 710 juta. Jumlah biaya yang juga belum terkonfirmasi.
Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), ruang lingkup kajian meliputi survei potensi parkir, penyusunan estimasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemetaan titik parkir, serta penyusunan rekomendasi sistem pengelolaan parkir di Kota Batam.
Kadishub Sebut Target Terlalu Tinggi, Siapa Mengajukan?
Kajian tersebut menjadi salah satu dasar dalam menghitung potensi penerimaan retribusi parkir sekaligus penyusunan target pendapatan Tahun Anggaran 2026.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo Putra, sebelumnya menyatakan target retribusi parkir sebesar Rp 37 miliar dinilai terlalu tinggi. Ia sempat mengusulkan agar target diturunkan menjadi sekitar Rp 24 miliar.
Namun usulan tersebut tidak terealisasi karena target pendapatan telah ditetapkan melalui pembahasan APBD bersama DPRD Kota Batam.
Lalu pertanyaannya siapa yang mengajukan besaran target tersebut?
Apakah Leo Putra seperti melempar tanggung jawab?
Bahkan baru baru ini Leo Putra juga menggagas skenario menurunkan tarif stiker berlangganan tahunan parkir tepi jalan umum, untuk mengejar target yang belum tercapai.
Pemotongan tarif stiker sampai 50 persen diyakini akan dapat menutupi target capaian Rp 10 miliar sampai akhir tahun 2026.
Karena menurutnya sesuai kajian konsultan, porsi pendapatan retribusi parkir dirancang Rp 22 miliar dari parkir langsung bayar dan Rp 5 miliar dari parkir mandiri.
Hingga berita ini disusun, Dishub Kota Batam belum memberikan penjelasan resmi mengenai penyebab realisasi pendapatan retribusi parkir yang masih terseok pada semester pertama 2026.
Manajemen PT Hirfi Studio Tak Respons Permintaan Konfirmasi
Belum diketahui pula sejauh mana hasil kajian potensi parkir disusun PT Hirfi Studio yang telah diimplementasikan dalam pengelolaan parkir di lapangan.
Rendahnya realisasi pendapatan tersebut terjadi di tengah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Batam.
Berdasarkan data Electronic Registration and Identification (ERI) Korlantas Polri, hingga April 2025 jumlah kendaraan yang terdaftar di Batam mencapai 1.060.120 unit, terdiri atas 880.710 sepeda motor dan 179.410 mobil penumpang.
Pada 2026, jumlah kendaraan tercatat kembali meningkat menjadi sekitar 1,18 juta unit.
Dan titik parkir kendaran di Batam bertambah pesat sering pertumbuhan ekonomi kota ini.
BatamNow.com juga telah meminta konfirmasi kepada manajemen PT Hirfi Studio mengenai hasil kajian potensi parkir yang disusun perusahaan tersebut, termasuk keterkaitannya dengan target pendapatan retribusi parkir Tahun Anggaran 2026.
Hingga berita ini diterbitkan, permintaan konfirmasi yang dikirim lewat WhatsApp dan surat elekteonik (e-mail) belum mendapat tanggapan.
Konfirmasi juga telah diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo Putra, untuk meminta konfirmasi sorotan publik yang menduga adanya kelemahan pengawasan, pengelolaan dan manajemen keuangan perparkiran, namun belum diperoleh respons. (A/Red)
