BatamNow.com, Jakarta – Putusnya kontrak PT Adhya Tirta Batam (ATB) sebagai pengelola air bersih di Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan BP Batam, sempat panas setahun lalu.
Proses lelang Pemilihan Mitra Kerjasama Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Selama Masa Transisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam, menghadirkan PT Moya Indonesia menggantikan ATB.
Namun, hal tersebut ternyata menyisakan polemik di antara ATB dengan BP Batam. Hal yang belum jelas lantaran hitung-hitungan keduanya belum tuntas. Kabarnya, ATB membawa persoalan tersebut ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Ketika BatamNow.com coba menelusuri, ternyata pihak BANI enggan berkomentar. “Maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan,” ujar Sekretaris Jenderal BANI Dr N Krisnawenda, menjawab pertanyaan BatamNow.com, Senin (27/12/2021).
Krisnawenda menjelaskan, salah satu prinsip arbitrase adalah confidentiality. “Undang-undang pun mengatakan demikian. Jadi maaf saya lebih baik menjawab tidak tahu,” tuturnya.
Tidak berhenti sampai di situ, BatamNow.com coba menelusuri kemungkinan persoalan tersebut disampaikan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Saya tidak ingat persisnya. Yang jelas tidak ada perkara yang berjalan terkait dengan PT ATB Batam,” ujar Komisioner KPPU Dr Candra Setiawan, melalui pesan singkatnya, Selasa (28/12/2021).
Sebagaimana diketahui, kontrak ATB dengan BP Batam berlangsung selama 25 tahun, dari 1995 hingga 2020. ATB menangani pendistribusian air bersih ke rumah-rumah warga. Selain itu juga bertanggung jawab atas perawatan waduk sebagai sumber air bersih.
Dalam laman resminya dijelaskan, ATB beroperasi di Batam berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) Nomor 062/UM-KPTS/XI/1995 tertanggal 15 November 1995 tentang “Pengelolaan Air Bersih” di Pulau Batam oleh PT Adhya Tirta Batam.
Selama masa konsesi, ATB melayani 99,5 persen kebutuhan air bersih penduduk di Batam dengan nilai investasi sebesar Rp 1.005,075 miliar (2018). (RN)
Comments 1