Oleh: Rikson P Tampubolon, S.E., M.Si.
Akademisi dan Analis Kebijakan Publik Batam
Setelah satu tahun, saya melihat kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra (ASLI) menghadirkan dua sisi mata uang yang perlu dibaca secara utuh.
Di satu sisi, capaian ekonomi mereka perlu diapresiasi. Data resmi menunjukkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,89 persen, realisasi investasi Rp69,3 triliun atau 115,5 persen dari target nasional.
Indeks Pembangunan Manusia Batam 83,8 menjadi yang tertinggi di Kepri. Angka kemiskinan turun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.
Namun sebagai akademisi, saya harus membaca sisi lain mata uang ini. Pertanyaan mendasarnya: apakah pertumbuhan itu sudah dirasakan seluruh warga? Data BPS Agustus 2025 mencatat pengangguran masih 7,68 persen.
Jumlah penduduk miskin absolut justru meningkat meski persentasenya turun. Ini paradoks yang tak bisa diabaikan. Investasi Rp 69 triliun seharusnya menciptakan lapangan kerja luas, tapi realitasnya tidak demikian.
Terkait kepemimpinan di BP Batam, saya melihat tantangan besar pada koordinasi lintas instansi. Kasus alih fungsi ruang terbuka hijau di Jalan Sudirman menjadi sorotan publik.
BP Batam terbitkan izin lahan, Dishub tak tahu-menahu soal izin parkir. Akibatnya, ruang publik lenyap, potensi PAD menguap.
Ini cermin silo effect dalam tata kelola Batam. Dua institusi bekerja sendiri-sendiri. Padahal Amsakar duduk di dua kursi sekaligus.
Seharusnya ini jadi momen emas menyatukan visi, tapi realitasnya koordinasi masih rapuh.
Kasus dugaan mafia tanah di Rempang juga jadi alarm. Tersangka menguasai lahan 175 hektare secara melawan hukum, izin sudah dicabut sejak 2023 tapi tetap beraktivitas.
Ini menunjukkan pengawasan masih lemah. Kasus ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini menunjukkan celah sistem yang memungkinkan mafia tanah tetap berkeliaran meski izin sudah dicabut.
Terakhir soal kesejahteraan masyarakat, saya ingin mengajak kita turun dari gemerlap atraksi statistik.
Di tengah angka IPM tertinggi se-Kepri, warga Tanjung Sengkuang dan Batu Merah di Kota Batam turun ke jalan demo minta air bersih.
Mereka kesulitan air selama setahun. Belum lagi kita bicara kualitas air yang jauh dari kata layak.
Wakil Wali Kota sudah memberi ultimatum, tapi warga butuh kepastian, bukan janji.
Ribuan anak Batam terdiagnosis diabetes, ini krisis kesehatan generasi muda yang tak tercermin dalam IPM.
Sampah menggunung 1.185 ton per hari, TPA Punggur hampir penuh dan kena penalti KLH. Banjir masih langganan di banyak titik.
Saya optimis target pertumbuhan dua digit atau 10 persen pada 2029 bisa tercapai. Tapi saya ingin mengingatkan: angka setinggi apa pun tak akan berarti jika warga masih demo minta air.
Sebab air adalah persoalan dasar. Belum lagi soal minimnya ruang terbuka hijau, tata ruang yang amburadul, transportasi publik yang tak banyak kemajuan, dan parkir yang bermasalah.
Kesejahteraan sejati adalah ketika pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan layanan dasar yang merata. Itulah pekerjaan rumah besar yang masih menanti di tiga tahun ke depan.
Tugas pemerintah bukan hanya mengejar target statistik. Tapi memastikan setiap warga merasakan manfaat pembangunan. (*)
