BatamNow.com, Jakarta – DPR RI Komisi VI sebagai mitra BP Batam akan turun langsung ke Batam (Tuba) untuk memverifikasi hal ihwal pengaduan LSM terkait berbagai masalah yang diadukan GNPK dan Forkorindo.
Pimpinan Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji dari Fraksi Golkar mengatakan pihaknya siap turun langsung ke Batam untuk memelototi masalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), lahan bandara yang pengalokasiannya tidak sesuai aturan, dan lainnya. “Kami siap turun ke Batam untuk melakukan pengecekan langsung,” katanya kepada BatamNow.com, di Gedung DPR RI, Jumat (20/01/2023).
Sementara itu, Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI-P Harris Turino mengatakan, dirinya baru mengetahui sejumlah persoalan yang terjadi di Batam. “Kami baru tahu ada persoalan itu. Ini informasi penting dan harus ditindaklanjuti agar tidak terjadi masalah yang lebih besar lagi. Apalagi persoalan IPAL, penjualan lahan bandara, dan dirobohkannya Apartemen Indah Puri, menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Untuk itu Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo), diminta segera melengkapi dokumen aduan terkait masalah yang disampaikan ke Komisi VI DPR RI, soal ‘ulah’ BP Batam.
“Kami berharap GNPK dan Forkorindo bisa melengkapi dokumen-dokumen yang kemudian akan kami kaji dan sampaikan dalam pertemuan dengan Kepala BP Batam nanti,” pinta Sarmuji.
Muhammad Sarmuji mengatakan, ada 5 masalah yang disampaikan GNPK dan Forkotindo pada rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI, Kamis kemarin. “Kami mendengar aspirasi dan permasalahan yang disampaikan. Untuk selanjutnya, baik GNPK maupun Forkorindo bisa melengkapi dokumen aduan tersebut. Baru nanti kami akan bahas dalam rapat dengan BP Batam,” ujarnya.
Terkait beberapa dokumen yang perlu dilengkapi, lanjutnya, soal kronologi dirubuhkannya Apartemen Indah Puri, soal bukti-bukti telah terjadi penjualan lahan di area Bandara Hang Nadim yang konon menyalahi Kepmenhub 47/2022, dan lainnya.
Diakuinya, aduan yang disampaikan GNPK dan Forkorindo merupakan informasi penting dan akan ditindaklanjuti untuk mencarikan solusi terbaik. “Ini informasi yang penting dan perlu didalami, termasuk memanggil Kepala BP Batam,” tukasnya. (RN)
