BatamNow.com, Jakarta – Program strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City, dinilai telah melanggar hak asasi manusia (HAM), baik pada rumpun hak atas sipil-politik maupun hak ekonomi sosial dan budaya.
“Kami meminta Presiden Jokowi segera menghentikan PSN Rempang Eco-City, dan PSN-PSN lainnya,” kata Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan, kepada BatamNow.com, di Jakarta, Senin (11/12/2023).
Dia mengatakan, faktanya, selama ini PSN bukannya mensejahterakan rakyat, malah menjadi biang konflik, baik sesama warga sipil maupun rakyat dengan aparat keamanan.
Halili menguraikan ada dua pertimbangan utama, yakni substansial dan prosedural, kenapa PSN Rempang Eco-City itu harus dibatalkan.
“Yang substansial tentu saja tak boleh ada program pembangunan apapun, termasuk yang diklaim sebagai investasi itu, yang mengeksklusi rakyat,” ucapnya.
Selain itu, secara prosedural tidak ada ruang partisipasi bermakna yang cukup, juga tidak ada kemendesakan, pada proyek Rempang, apalagi sampai harus dilakukan gelar pasukan Polri/TNI,” terangnya.
Dia menilai, di kasus Rempang Eco-City, pemerintah telah menghalangi atau menghambat individu dan komunitas, untuk memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik dan budaya dalam rangka menikmati standar kesejahteraan yang layak dalam masyarakat.
Di mana warga Rempang yang hendak digusur dari tanah yang telah mereka diami turun temurun, jauh sebelum Indonesia merdeka atau BP Batam lahir.
@batamnow Rempang 28 September 2023: Digeser Pun Warga Tetap Tolak, Minta Investasinya Dipindah Baca Beritanya di BatamNow.com #batamnow #batamtiktokcommunity #batamhits #batamnews #batamisland #batamsirkel #kotabatam #batampunyacerita #semuatentangbatam #galang #rempang #barelang #bpbatam #muhammadrudi #fyp #fypシ #fypシ゚viral #jokowidodopresidenkita #jokowidodo #rempangecocity #rempanggalangtanahmelayu #ham #komnasham ♬ original sound – BatamNow.com
Halili menilai, upaya merelokasi, menggeser, menggusur atau apapun namanya, jelas merupakan pelanggaran HAM, baik pada rumpun hak atas sipil-politik maupun hak ekonomi sosial dan budaya.
“Warga Rempang dicerabut dari akar budaya dan kehidupan sosialnya hanya demi sebuah investasi,” tegas Halili.
Dirinya menegaskan, nampaknya dengan atas nama investasi, menggusur warga lokal menjadi sesuatu yang biasa bagi Pemerintahan Jokowi.
“Itu fenomena yang lazim dalam rezim pemerintahan developmentalistik Jokowi. Itu bukan saja penanda ketiadaan empati, tetapi juga sangat rendahnya visi kerakyatan dari rezim ini,” tukas Halili.
Secara tegas, Setara meminta agar Pemerintah Pusat segera menyetop berbagai PSN, tidak hanya di Rempang, tapi juga daerah-daerah lain yang jelas-jelas melahirkan konflik di tengah masyarakat.
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Region Sumatera juga meminta agar Presiden Jokowi segera mengevaluasi dan membatalkan rencana Pembangunan PSN Rempang Eco-City.
“Kami meminta Presiden Jokowi untuk meninjau kembali rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City yang berpotensi membuat warga tercerai berai dari akar budayanya,” kata Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Daerah walhi Riau, dalam rilis pada Selasa (05/12).
Selain itu, Walhi se-Sumateta juga memastikan bahwa pihaknya akan terus mendampingi perjuangan masyarakat di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru, dalam menolak relokasi atau apapun namanya terhadap warga di pulau-pulau tersebut. (RN)
@Trus kalau di hentikan solusinya apa jangan hanya menilai secara tendensius bahwa semua psn itu bermasalah ,tolong sebutkan investasi dan pembangunan mana yg tidak menimbulkan masalah ,ini cakap tak serupa bikin warga Rempang mendukung investasi dan yang di inginkan warga ganti untung sesuai komitment presiden Jokowi bukan melihat sepotong sepotong dari narasi konflik yang terjadi