BatamNow.com, Tanjungpinang – Travel Bubble sudah di-launching beberapa waktu lalu oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) beberapa waktu lalu. Hanya saja, hingga hari ini Dinas Pariwisata Kepri belum mencatat adanya wisman Singapura yang masuk ke wilayah Kepri, baik Batam maupun Bintan.
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Cabang yang merupakan gabungan perusahaan media siber yang ada di Kepri sangat mendukung program ini cepat terlaksana. Alasannya, SMSI sebagai organisasi media memiliki tanggung jawab yang kuat untuk mengawal program pemerintah yang pro kepada kemajuan daerah.
“Para pengusaha yang terhimpun di PHRI serta Usaha Kecil Menengah (UKM) sudah sangat terpuruk dengan pandemi Covid-19. Semua lapisan sangat merasakan dampaknya. Ini saatnya pariwisata bangkit. Apalagi ini sudah menjadi program pemerintah daerah dan sangat didukung oleh pemerintah pusat,” kata Ketua SMSI Kepri Zakmi, Rabu (02/02/2022).
Menurut Zakmi, jika Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan bahwa akan segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan travel bubble ini, maka SMSI Cabang Kepri mendesak agar aturan teknisnya disosialisasikan dengan cepat agar tujuan baik pelaksanaan Travel Bubble bisa terwujud. Dan aturan itu bisa menjamin tidak terjadi penyebaran Covid-19 bagi masyarakat Kepri.
“Kita menunggu bagaimana aturan teknis yang diberikan, agar bisa disebarluaskan kepada masyarakat Kepri. SMSI sangat mendukung upaya baik untuk kemajuan pariwisata Kepri dan kesehatan bahkan keselamatan semua,” ujar Zakmi.
Dijelaskan Zakmi, kemungkinan untuk hal baik dan terburuk bisa terjadi jika kita lengah. “Kami selaku pelaku usaha juga mengharapkan pelaksanaan travel bubble ini juga berdampak positif bagi masyakarakat Kepri,” tambahnya.
Di sisi lain, berdasarkan fakta memang sejak Covid-19 dan pemberlakuan lockdown di Singapura, berdampak signifikan pada masyarakat Kepri terutama Batam, Bintan dan Tanjungpinang.
Divisi bidang ekonomi SMSI Kepri Zekma Albert menjelaskan, konsep travel bubble tidaklah rumit. Kebijakan ini membuat masyarakat dari kedua negara mampu melakukan perjalanan dari dan ke negara yang bersangkutan.
“Sekali lagi, apa yang dilakukan pemerintah menimbulkan pemikiran akan manakah yang lebih utama antara menjaga keselamatan dan kesehatan atau kondisi ekonomi. Travel bubble diharapkan mampu menjadi solusi untuk memenuhi tujuan pengembangan ekonomi bagi sektor pariwisata maupun berbagai sektor bisnis lainnya di Indonesia. Pulihnya pariwisata tidak menyegarkan dirinya sendiri, tetapi juga berbagai industri hiburan, kuliner, bahkan UMKM di sekitar tempat pariwisata,” kata Zekma Alber.
Kata Zekma, dengan perolehan PDB Singapura di tahun 2018 mencapai USD 364,139 miliar dan Indonesia USD 1,04 triliun, memperlihatkan betapa kuatnya perekonomian kedua negara. “Nilai perdagangan kedua negara mencapai USD 34.354,5 juta, saat ini kita kehilangan 40 persen,” ujar Zekma lagi.
Kata Zekma, Covid-19 di Indonesia tak tahu kapan akan berakhir meski pemerintah sudah berupaya untuk membentengi warga negara Indonesia. Namun, sambungnya, kita tak akan kuat bertahan dalam waktu yang lama jika sektor ekonomi terus terganggu. “Solusinya wujudkan dan sukseskan program pariwisata melalui travel bubble. Jika tidak ada aksi dari semua pihak maka seluruh sektor usaha di Kepri akan semakin memburuk,” ujarnya lagi.
Untuk pelaksanaan travel bubble, sambung Zekma, aturan teknisnya mesti dijawab dengan sempurna dan dilaksanakan dengan baik oleh para wisman serta dipatuhi oleh pelaku usaha yang berada di lingkungan wisata.
“Apa saja itu, mungkin kita bisa mulai dari pelabuhan sebagai pintu masuk dengan cara deteksi dini yang ketat. Selain itu memastikan petugas yang selalu bekerja sesuai ketentuan dan semua elemen di sektor pariwisata mesti benar-benar menerapkan protap dan melakukan screening ketat,” tambahnya lagi.
Di sisi lain, Kepri juga masih lemah untuk perlindungan bagi pelaku UMKM mulai dari pedagang kuliner, pasar UMKM, pelayan, hingga guide tourism dan kita juga banyak pasangan (para istri) dari WNA Singapura yang berdiam di Kepri. Aturan ini mesti ditegakkan.
“Kami dukung pemerintah, untuk buka travel bubble. Kita memang mesti miliki pemahaman bersama, karena konsekuensi dari hal ini ada positif dan negatifnya. Libatkan masyarakat terutama media agar kami bisa menjelaskan aturan ini dengan baik, bahkan memberikan masukan pada pemerintah daerah untuk teknis pelaksanaan travel bubble,” tutupnya. (*)
