BatamNow.com, Jakarta – Meski harus menempuh jarak sekitar 1.000 kilometer lebih menuju Jakarta, semangat warga Pulau Rempang yang terhimpun dalam Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT), tak pupus, demi mempertahankan tanah adat milik mereka yang telah dihuni sekitar 182 tahun tersebut.
Perwakilan KERAMAT, berjumlah 7 orang, yang diutus menemui pejabat di sejumlah lembaga negara ini dengan penuh semangat menyuarakan lantang akan keberadaan kampung mereka yang seperti tidak dianggap oleh Pemerintah Kota Batam. Bahkan, secara sepihak Pemkot Batam bersama BP Batam, yang kebetulan dipimpin oleh orang yang sama Muhammad Rudi, menyerahkan bulat-bulat Pulau Rempang ke tangan PT Makmur Elok Graha (MEG), perusahaan di bawah Grup Artha Graha pimpinan Tomy Winata.
“Sejak awal kami tidak pernah diajak diskusi atau bicara soal rencana investasi, baik oleh Pemkot Batam maupun BP Batam. Tiba-tiba kami dapat informasi dari media-media saja kalau Pulau Rempang sudah diserahkan pengelolaannya kepada PT MEG sebagai investor,” ujar Gerisman Ahmad Ketua KERAMAT, kepada BatamNow.com, di Jakarta, hari ini, Rabu (21/06/2023).
Rudi dituding bak tuan takur, seolah menjadi pemilik semua lahan di Batam dan sekitarnya, sehingga seenaknya saja menjual-jual lahan di sana, tanpa berkomunikasi dengan warga sekitar. “Selama bergabung ke Pemkot Batam, kami selalu dipandang sebelah mata, diremehkan, bahkan disepelekan oleh Walkot Batam dan Kepala BP Batam ex-officio,” ujarnya.
Karena itu, warga Rempang memilih mengadukan nasibnya ke Pemerintah Pusat. Setelah sebelumnya menjumpai Komnas HAM, warga Rempang mendatangi DPR RI dan diterima oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Selasa (20/06).
Kepada Fraksi PKB, KERAMAT mengadukan nasib mereka yang terpinggirkan, terabaikan, dan menjadi anak tiri di wilayahnya sendiri. Bahkan, mereka mau digusur dengan dalih investasi. “Itu tanah leluhur kami bagaimana kami akan mempertanggungjawabkan kepada anak-cucu bila kami digusur,” tukas Gerisman.
Ketua KERAMAT menegaskan, pihaknya tidak anti terhadap investasi. Tapi kalau harus menggusur tempat yang selama ratusan tahun telah mereka diami, maka warga pun tidak akan tinggal diam dan bakal melakukan perlawanan. “Kami datang ke DPR berharap bapak dan ibu bisa membantu agar kami tidak digusur atau direlokasi,” pintanya penuh harap.
Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi PKB Ratna Juwita Sari yang bersama Yanuar Prihatin menerima rombongan KERAMAT menyatakan, siap membantu. Salah satunya dengan mempertanyakan ke Kementerian ATR/BPN.
“Kami akan pertanyakan ke Kementerian ATR/BPN terkait penetapan lahan di Rempang. Juga bagaimana terkait lahan-lahan hutan di sana. Selain itu, kami upayakan untuk bisa cek lokasi ke Rempang,” kata Ratna Juwita.
Hal senada dikatakan Yanuar. Dirinya menyayangkan program Reforma Agraria dalam bentuk pemberian sertifikat lahan dari Presiden Jokowi tidak menyentuh warga Rempang. “Nanti kami akan cross check terkait lahan, utamanya soal rencana investasi,” tukasnya.
KERAMAT meminta DPR RI bisa memberi perhatian terhadap nasib warga di Rempang yang jumlahnya lebih dari 10.000 jiwa tersebut. “Kami juga anak bangsa dan warga negara Indonesia, tapi diperlakukan tidak adil oleh pemerintah setempat,” tukas Ketua Harian KERAMAT, Rusli Ahmad. (RN)
