BatamNow.com – Kedatangan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, ke Pulau Rempang disambut dengan deretan spanduk yang menunjukkan penolakan warga terhadap kebijakan transmigrasi lokal di daerah mereka.
Dalam kesempatan yang sama, warga meminta agar pemerintah menetapkan legalitas perkampungan di Rempang sebagai kampung tua, seperti yang lainnya di Batam.
Saat menambut rombongan Menteri Iftitah, warga dari berbagai kampung di Pulau Rempang, berdiri membentuk barisan di sepanjang jalan kampung. Dari posko jaga masyarakat di bagian muka kampung, mengular sampai ke bagian tengah Kampung Sembulang Pasir Merah, Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang.
Tidak hanya membentangkan spanduk dan pesan tidak ingin digusur dari kampung mereka, warga Pulau Rempang ini juga berorasi dan menyampaikan langsung pesan perjuangan mereka kepada Iftitah yang didampingi Wali Kota ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad dan wakilnya Li Claudia Chandra.
Warga yang disalami, menyampaikan pesan agar Iftitah tidak menggusur, sebaliknya menjaga kelestarian kampung yang telah mereka huni turun temurun sejak ratusan tahun lalu.
“Kami minta keadilan. Tolak Transmigrasi Lokal,” teriak warga membersamai kedatangan Iftitah yang menjabat tangan warga.
Transmigrasi Lokal sendiri, adalah rencana terbaru pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi, sebagai upaya mengatasi persoalan proyek Rempang Eco-City. Rencana itu pertama kali disampaikan oleh Iftitah dalam rapat bersama Komisi V DPR RI pada 13 Februari 2025.
Sukri, warga Kampung Sembulang Hulu, dalam dialog dengan Iftitah sore itu, bertutur bahwa mereka telah tertipu oleh menteri sebelumnya yang juga datang berkunjung. Sehingga warga tidak ingin kembali kecolongan. Untuk itu warga hadirkan pesan visual yang jelas bahwa mereka menolak transmigrasi lokal.
Ia dan warga lain yang hadir juga meyakini kalau Transmigrasi Lokal ini adalah cara pemerintah untuk memisahkan masyarakat Pulau Rempang dari ruang hidup mereka.
“Kami selalu tidak dianggap. Warga kami dijadikan tersangka. Dimana keadilan negeri ini?” tanyanya.
Senada dengan Sukri, Miswadi, warga Rempang lain yang hadir, mendesak pemerintah untuk mengeluarkan legalitas kampung yang telah mereka huni dari generasi ke generasi.
Miswadi mengaku bingung dianggap ilegal. Padahal di setiap momen Pemilu, suara warga kampung-kampung di Rempang jadi rebutan kontestan yang berpartisipasi.
Koordinator Umum Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB), Ishak, dalam kesempatan tersebut mengatakan masyarakat Rempang tidak menolak pembangunan. Asal pembangunan yang dijalankan tidak merusak ruang hidup masyarakat Rempang.
Lebih lanjut, Ishak meminta kampung-kampung yang ada di Pulau Rempang agar diberi legalitas, seperti kampung-kampung tua yang ada di Kota Batam.
Untuk diketahui, di wilayah Kota Batam ada 37 titik kampung tua. Pemerintah memayungi kampung-kampung tua ini dengan Keputusan Wali Kota Batam nomor: KPTS. 105/HK/III/2004 tentang penetapan wilayah perkampungan tua di Kota Batam.
“Kalau kita buka sejarah, kita akan mendapatkan titik-titik kampung tua melampaui Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, kampung tua sudah ada,” katanya. (*)
