BatamNow.com, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebut pemerintah tengah melakukan validasi data di lapangan agar bisa digunakan sebagai acuan penanggulangan pandemi Covid-19.
Dilansir jpnn.com, menteri dari Partai NasDem itu pun menyebut pemerintah tidak menghapus atau meniadakan indikator kematian di dalam menanggulangi pandemi.
Menurut Johnny, pemerintah tengah memperbaiki indikator kematian agar ketepatan data penanggulangan pandemi tidak bermasalah.
“Sekarang, tengah dilakukan perbaikan untuk memastikan ketepatan data. Jika sudah rapi, indikator kematian akan kembali dimasukkan,” kata dia dalam keterangan pers yang disiarkan Humas KPCPEN, Kamis (12/08/2021).
Pemerintah, kata alumnus Universitas Katolik Atma Jaya, mendapati temuan input data berupa akumulasi angka kematian yang tidak aktual. Hal ini berpotensi memunculkan distorsi di dalam menganalisis penanganan pandemi.
Contohnya, ada orang orang yang tercatat tiga pekan sebelumnya telah meninggal, tetapi kembali dilaporkan dan ditulis kemudian hari.
Oleh karena itu, kata Johnny, pemerintah memutuskan memperbaiki indikator kematian dengan cara memilah data secara real time.
Johnny mengatakan pemerintah selama perbaikan data kematian akan menggunakan indikator lain di dalam menanggulangi pandemi.
Misalnya, tingkat pemanfaatan tempat tidur, kasus konfirmasi, perawatan di rumah sakit, tracing, testing, dan kondisi sosio ekonomi masyarakat.
Kebijakan menghapus indikator kematian sebelumnya menuai kritikan banyak pihak. Satu di antaranya datang dari Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI Sukamta.
Dirinya merasa heran pemerintah menghapus indikator kematian di dalam penanganan Covid-19 di tanah air. Dirinya pun ragu ada ahli yang menyarankan pemerintah membuat kebijakan tersebut.
“Apakah mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19 juga saran dari para ahli? Saya ragu ini adalah saran ahli,” kata anggota Komisi I DPR RI itu melalui layanan pesan, Rabu (11/08).
Sukamta pun menduga, penghapusan indikator kematian hanya akal-akalan pemerintah menutupi sengkarut manajemen data Covid-19 dari pusat hingga daerah.
Di sisi lain, kata dia, pemerintah sudah tidak sabar menurunkan level PPKM karena tuntutan kepentingan ekonomi.
Beberapa ahli epidemiologi, tutur legislator daerah pemilihan Yogyakarta itu, sudah mengingatkan kecerobohan pemerintah dalam penanganan Covid-19, bisa mengarah kepada situasi pandemi yang tidak berkesedahan.
“Jika ini terjadi, tidak hanya berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia, Indonesia juga akan semakin terpuruk ekonominya,” ujar Sukamta.(*)
