BatamNow.com – Gerakan Aliansi Mahasiswa Kepulauan Riau (Kepri) mendesak anggota DPR RI Endipat Wijaya meminta maaf secara terbuka terkait pernyataannya menyinggung donasi “cuma Rp 10 miliar” untuk korban bencana Sumatera.
Ucapan anggota DPR Komisi I dari daerah pemilihan (Dapil) Kepri itu dilontarkan dalam RDP dengan mitra kerja. Ia meminta Kementerian Komunikasi dan Digital agar mengupayakan jangan sampai bantuan pemerintah kalah viral dari bantuan donasi Rp 10 miliar yang dikumpulkan relawan lewat seorang influencer.
Pernyataan itu pun membuat publik di jagat nyata dan jagat maya bereaksi. Di Kota Batam, mahasiswa Kepri mendatangi Gedung DPRD dan menggelar konferensi pers menyikapi pernyataan Endipat Wijaya, pada Jumat (12/12/2025).
Menurut Gerakan Aliansi Mahasiswa Kepri, pernyatan Endipat mencederai semangat solidaritas rakyat Indonesia, dengan membandingkan donasi relawan dan bantuan pemerintah.
Mereka menilai ucapan tersebut menyinggung perasaan masyarakat Kepri dan Indonesia pada umumnya, terutama saat banyak relawan dan warga tengah menggalang bantuan untuk para korban.
“Kami sangat kecewa karena beliau tidak menunjukkan empati terhadap musibah besar yang terjadi di Sumatera. Ucapan itu mencederai semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia,” tegas Koordinator Gerakan Aliansi Mahasiswa Kepri, Ama Sina, di lobi Gedung DPRD Batam.
Aliansi mahasiswa ini menegaskan, meskipun donasi masyarakat tidak bernilai triliunan tetap adalah wujud ketulusan dan solidaritas. Sehingga seharusnya diapresiasi, bukan malah dibanding-bandingkan.
“Pernyataan tentang relawan yang sok serta meremehkan donasi masyarakat dengan menyebut ‘cuma Rp 10 miliar’ dibandingkan dengan bantuan negara yang sudah triliunan ke Sumatera ini sebenarnya tidak pantas atau tidak layak disampaikan wakil rakyat, karena melukai semangat solidaritas kemanusian yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang selama ini dirawat,” tegas Ama Sina.
Ia menyebut, pernyataan Endipat mencerminkan mentalitas politik feoadal. Berada di bawah partai penguasa, Endipat yang megneluarkan pernyataan kontroversial itu dinilai bisa merusak citra dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang juga sebagai ketua umum Partai Gerindra.
“Kami juga menilai bahwa pernyataan itu mencerminkan mentalitas politik yang feodal karena dia sendiri dari partai penguasa hari ini, sehingga dengan sesuka hati saudara Endipat Wijaya berkomentar atau membandingkan angka donasi dengan bantuan negara,” jelasnya.
“Hal ini akan mempengaruhi masa kepempimpinan bapak Presiden Prabowo Subianto yang juga merupakan ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Padahal kita tahu betul, bagimana bapak Presiden sangat mencintai rakyatnya,” lanjut Ama Sina.
Ketimbang mengkomparasi nilai donasi publik dengan negara, ia menyarankan Endipat fokus pada pengawasan bantuan dan memastikan bahwa anggaran yang diberikan negara itu benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat yang terdampak bencana Sumatera.
Terhadap pernyataan Endipat, Gerakan Aliansi Mahasiswa Kepri menuntut:
- Endipat Wijaya meminta maaf kepada relawan dan seluruh masyarakat Indonesia melalui konferensi pers secara terbuka.
- Mendesak Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto untuk menegur sekeras-kerasnya Endipat Wijaya yang merupakan kader Partai Gerindra.
- Meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) agar memberikan sanksi tegas berupa pemecatan atau penghentian sementara waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan sanksi etik lainnya kepada Endipat Wijaya sesuai ketentuan dan mekanisme partai.
- Mengimbau seluruh masyarakat Kepulauan Riau agar memberikan sanksi sosial kepada Endipat Wijaya karena tidak mempunyai rasa empati dan sensitivitas kemanusian terhadap korban bencana di Sumatera.
- Mendesak Endipat Wijaya agar memperbaiki komunikasi publik yang dinilai sangat arogan terhadap rakyat Indonesia. (H)
