BatamNow.com – Isu karut-marut pelayanan air minum (bukan air bersih sebagaimana kerap dipublikasi BP Batam) di Batam masih terus berlangsung lalu merangsek pada RDP ke Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta.
Di depan Komisi VI DPR RI, BP Batam sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dicecar dan disorot terkait buruknya pelayanan distribusi air minum ke masyarakat konsumen.
Sorotan tersebut disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI bersama BP Batam, Kamis (17/09/2026).
Dalam rapat itu, Mufti menyebut pihaknya memperoleh informasi dari Ombudsman Kepulauan Riau (Kepri) mengenai keluhan masyarakat terkait akses air minum perpipaan di Batam.
Menanggapi sorotan Mufti, Amsakar mengakui persoalan SPAM dan pengelolaan limbah merupakan persoalan yang cukup kompleks.
Menurutnya, keluhan masyarakat terkait pelayanan air minum memang menjadi perhatian BP Batam.
@batamnow Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, menyoroti target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pengelolaan Limbah BP Batam yang mencapai Rp 572 miliar pada 2027. Sorotan tersebut disampaikan Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama BP Batam, Kamis (17/09/2026). Dalam rapat tersebut, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam Tahun Anggaran 2027, termasuk target PNBP dari sejumlah unit kerja penghasil dan badan usaha di lingkungan BP Batam. Amsakar menyampaikan pagu anggaran BP Batam 2027 sekitar Rp 2,4 triliun. Anggaran tersebut terbagi dalam dua program utama. Program Dukungan Manajemen mendapat alokasi Rp 963 miliar atau sekitar 39,5 persen. Anggaran ini antara lain digunakan untuk belanja pegawai, pemeliharaan, utilitas, serta barang dan jasa. Sementara Program Pengembangan Kawasan Strategis mendapat alokasi Rp 1,4 triliun atau sekitar 60,5 persen. Program tersebut mencakup pelayanan promosi dan investasi, pelayanan publik, pengelolaan kawasan, serta pembangunan infrastruktur. Dari target PNBP yang dipaparkan, penerimaan terbesar berasal dari Direktorat Pengelolaan Pertanahan sebesar Rp 928 miliar atau sekitar 38,08 persen. Selanjutnya, Badan Usaha SPAM dan Pengelolaan Limbah ditargetkan memberikan PNBP sebesar Rp 572,36 miliar atau sekitar 23,48 persen dari total target penerimaan BP Batam tahun 2027. DPR Pertanyakan Target PNBP dan Kondisi Air Mufti mengatakan, sebelum mengikuti RDP, dirinya tidak hanya mengandalkan paparan BP Batam. Ia mengaku bertemu dengan sejumlah pihak, termasuk masyarakat dan Ombudsman, untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi di Batam. Dalam rapat, Mufti kemudian menyoroti persoalan pelayanan air SPAM jaringan perpipaan yang diterimanya dari informasi tersebut. Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ombudsman, terdapat masyarakat yang mengeluhkan akses air perpipaan. “Di sisi lain Pak Amsakar, kemarin kami baru mendengar kabar dari Ombudsman yang mereka sudah turun ke sana,” kata Mufti. Ia menyebut terdapat masyarakat yang hanya bisa mendapatkan akses air pada waktu tertentu. “Itu ada banyak masyarakat yang mengeluhkan soal air, bahkan air rakyat kami di sana bisa mengakses air hanya di antara jam 1 sampai 5 malam,” ujarnya. Menurut Mufti, di sejumlah wilayah kondisi tersebut bahkan disebut lebih parah karena masyarakat bisa tidak mendapatkan air hingga tiga hari. “Dan di berbagai tempat juga, ada yang sampai tiga hari tidak bisa dapat air. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kami,” katanya. Mufti kemudian mempertanyakan kondisi tersebut dengan target PNBP dari sektor SPAM dan pengelolaan limbah yang mencapai Rp 572 miliar. “Kalau dari air BP Batam bisa menarik penerimaan ratusan miliar, kenapa rakyat kami di Batam masih harus begadang agar bisa mengakses air, Pak,” tegasnya. Ia berharap pengelolaan air tidak hanya mengejar target penerimaan, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan akses air secara mudah dan tersedia sepanjang hari… Baca di BatamNow.com #batam #batamnow #batamtiktok #batamhits #fyp ♬ original sound – BatamNow.com
Amsakar Akui PNBP Air Minum Signifikan
“Soal SPAM dan pengelolaan limbah dapat kami sampaikan, karena dari sisi pendapatan cukup signifikan dan problem yang dihadapi warga yang Bapak dengar juga sangat kompleks,” ujar Amsakar.
Ia mengatakan, apabila masyarakat menyampaikan keluhan melalui pesan langsung atau Direct Message (DM), maupun kepada Ombudsman Kepri terkait pelayanan air minum, BP Batam sedang berupaya menangani persoalan tersebut.
Amsakar menjelaskan, ketika mulai menjalankan tugas sekitar satu tahun enam bulan sebelumnya, terdapat 18 titik yang disebutnya sebagai stress area yang membutuhkan perbaikan atau revitalisasi.
Jaringan Pipa SPAM Cukup Tua
Menurutnya, salah satu persoalan utama adalah usia jaringan perpipaan di Batam yang sudah cukup tua.
“Umur pipa yang ada di Batam itu antara 30, 40, 50 tahun sudah berjalan, sehingga jika ada satu kebocoran,” katanya dalam RDP yang dihadiri Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra beserta para deputi dan direktur BP Batam.
Ia menjelaskan, revitalisasi jaringan dilakukan secara bertahap, terutama pada jalur utama yang memasok air ke kawasan perumahan masyarakat.
Salah satu pekerjaan yang telah dimulai berada di jalur Sukajadi hingga Bengkong. Jalur tersebut menjadi bagian penting distribusi air ke tiga wilayah, yakni Bengkong, Batuampar, dan Nagoya.
“Itu untuk distribusi tiga wilayah, Bengkong, Batu Ampar dan Nagoya. Nah, ini kita mulai lakukan dan di sebelah Muka Kuning ini juga secara bertahap akan kita lakukan,” jelasnya.
@batamnow Warga Minta Tidak Lagi Diberi Janji Rismawati juga menyampaikan harapan kepada para pemimpin daerah, termasuk Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, agar turun tangan membantu warga yang terdampak krisis air. “Siapapun wali kotanya, siapa pun di sini, siapa pun yang duduk di kursi atasan, kami butuh bantuan mereka untuk kami warga. Jangan janji-janji terus. Kami sudah bosan makan janji selama ini,” tegasnya. Hingga berita ini dipublikasikan, warga masih berkumpul di sekitar filling point di depan RS Graha Hermine, Batu Aji. Dan selama sekitsrndua jam mereka ‘razia’ di sana, sama sekali tidak ada truk air ABH yang datang ke fasilitas pengisian ulang tangki berasal dari jaringan perpipaan –aset SPAM BP Batam itu. Baca di BatamNow.com @Amsakar Achmad #batam #batamnow #batamtiktok #fyp #batamhits ♬ original sound – BatamNow.com
Amsakar memastikan BP Batam akan terus berupaya meningkatkan pelayanan air minum. Bagi wilayah yang saat ini belum terjangkau jaringan perpipaan, BP Batam disebut menyiapkan alternatif berupa pengiriman air menggunakan mobil tangki.
“Jadi, soal pelayanan air bersih kami akan berupaya sekuat mungkin. Bilamana saat ini tidak ter-cover jaringan, kita malah mendatangkan water tank, kita antarkan ke rumah warga,” katanya.
Stress Area Masalah Tersendiri
Menurutnya, persoalan pelayanan air minum di Batam tidak hanya disebabkan satu faktor. Selain usia pipa yang sudah tua, terdapat pula 18 stress area air yang menurutnya sejak pejabat sebelumnya belum mendapatkan perbaikan secara optimal.
Istilah stress area, kata Amsakar, digunakan untuk menggambarkan wilayah yang mengalami tekanan atau gangguan pelayanan air.
Ia pun membenarkan bahwa di sejumlah kawasan, air bahkan baru mulai mengalir pada tengah malam.
“Stress area, yang kadang-kadang airnya jam 12 malam baru menetes. Itu kami menandakannya dengan stress area, istilah populer di Batam itu 18 stress area,” jelasnya.
Amsakar mengatakan, ketika mulai menjabat sekitar satu tahun enam bulan lalu, kondisi 18 wilayah tersebut memang sudah bermasalah.
“Netesnya jam 12 malam, kadang-kadang netes, kadang-kadang hanya bunyi udara saja, Pak. Airnya tidak keluar-keluar,” katanya.
PP Jamin Kontinuitas, Fakta Lapangan Berbeda
Terkait pelayanan air minum perpipaan kepada masyarakat konsumen, Negara melalui peraturan perundang-undangan telah menetapkan standar pelayanan yang mencakup kontinuitas, kuantitas, dan kualitas air minum.
Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Dan berbagai peraturan kementerian.
Dalam ketentuan penyelenggaraan SPAM, aspek kontinuitas pelayanan menjadi bagian yang harus dipenuhi dalam penyediaan air minum perpipaan kepada masyarakat.
Namun, fakta yang disampaikan sendiri oleh Kepala BP Batam dalam forum Komisi VI DPR RI menunjukkan masih adanya kawasan yang airnya baru menetes pada tengah malam, bahkan terkadang hanya mengeluarkan udara tanpa air.
Kondisi tersebut menjadi persoalan yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut mengenai sejauh mana pemenuhan standar pelayanan SPAM, termasuk kontinuitas, kuantitas, dan kualitas air minum yang diterima masyarakat.
Persoalan pelayanan air minum di Batam juga menjadi sorotan sejak penyelenggaraan dan pengelolaan SPAM beralih dari PT Adhya Tirta Batam (ATB) kepada BP Batam pada 2020. (A/Red)
