BatamNow.com – Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra mengakui persoalan penyediaan air di Batam tidak bisa diselesaikan secara terburu-buru.
Menurutnya, masalah tersebut berkaitan dengan keterbatasan sumber air baku serta kondisi infrastruktur yang sebagian telah berusia puluhan tahun.
Ia mengatakan pembenahan harus dilakukan secara bertahap, baik terhadap sumber air baku maupun jaringan distribusi yang telah berusia 30 hingga 50 tahun. Kondisi itu menjadi tantangan BP Batam dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat yang terus meningkat.
Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BP Batam, 17 September 2026.
Mufti meminta kepastian kapan seluruh masyarakat Batam dapat menikmati layanan air 24 jam.
Li Claudia mengatakan BP Batam kini membenahi 18 area yang menjadi perhatian, termasuk jaringan perpipaan yang berusia 30 hingga 50 tahun.
“Kalau soal air memang nggak bisa buru-buru, Pak, karena ini infrastruktur,” katanya.
Menurutnya, Batam selama ini sangat bergantung pada tujuh waduk sebagai sumber air baku. Namun, pertumbuhan penduduk dan investasi membuat kebutuhan air terus meningkat.
“Di Batam itu air itu berharap hanya dari waduk. Di waduk Batam, ada tujuh waduk. Kemudian perkembangan Batam yang cepat begitu, memang kami kesulitan air,” ujarnya.
@batamnow Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, menyoroti target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pengelolaan Limbah BP Batam yang mencapai Rp 572 miliar pada 2027. Sorotan tersebut disampaikan Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama BP Batam, Kamis (17/09/2026). Dalam rapat tersebut, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam Tahun Anggaran 2027, termasuk target PNBP dari sejumlah unit kerja penghasil dan badan usaha di lingkungan BP Batam. Amsakar menyampaikan pagu anggaran BP Batam 2027 sekitar Rp 2,4 triliun. Anggaran tersebut terbagi dalam dua program utama. Program Dukungan Manajemen mendapat alokasi Rp 963 miliar atau sekitar 39,5 persen. Anggaran ini antara lain digunakan untuk belanja pegawai, pemeliharaan, utilitas, serta barang dan jasa. Sementara Program Pengembangan Kawasan Strategis mendapat alokasi Rp 1,4 triliun atau sekitar 60,5 persen. Program tersebut mencakup pelayanan promosi dan investasi, pelayanan publik, pengelolaan kawasan, serta pembangunan infrastruktur. Dari target PNBP yang dipaparkan, penerimaan terbesar berasal dari Direktorat Pengelolaan Pertanahan sebesar Rp 928 miliar atau sekitar 38,08 persen. Selanjutnya, Badan Usaha SPAM dan Pengelolaan Limbah ditargetkan memberikan PNBP sebesar Rp 572,36 miliar atau sekitar 23,48 persen dari total target penerimaan BP Batam tahun 2027. DPR Pertanyakan Target PNBP dan Kondisi Air Mufti mengatakan, sebelum mengikuti RDP, dirinya tidak hanya mengandalkan paparan BP Batam. Ia mengaku bertemu dengan sejumlah pihak, termasuk masyarakat dan Ombudsman, untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi di Batam. Dalam rapat, Mufti kemudian menyoroti persoalan pelayanan air SPAM jaringan perpipaan yang diterimanya dari informasi tersebut. Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ombudsman, terdapat masyarakat yang mengeluhkan akses air perpipaan. “Di sisi lain Pak Amsakar, kemarin kami baru mendengar kabar dari Ombudsman yang mereka sudah turun ke sana,” kata Mufti. Ia menyebut terdapat masyarakat yang hanya bisa mendapatkan akses air pada waktu tertentu. “Itu ada banyak masyarakat yang mengeluhkan soal air, bahkan air rakyat kami di sana bisa mengakses air hanya di antara jam 1 sampai 5 malam,” ujarnya. Menurut Mufti, di sejumlah wilayah kondisi tersebut bahkan disebut lebih parah karena masyarakat bisa tidak mendapatkan air hingga tiga hari. “Dan di berbagai tempat juga, ada yang sampai tiga hari tidak bisa dapat air. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kami,” katanya. Mufti kemudian mempertanyakan kondisi tersebut dengan target PNBP dari sektor SPAM dan pengelolaan limbah yang mencapai Rp 572 miliar. “Kalau dari air BP Batam bisa menarik penerimaan ratusan miliar, kenapa rakyat kami di Batam masih harus begadang agar bisa mengakses air, Pak,” tegasnya. Ia berharap pengelolaan air tidak hanya mengejar target penerimaan, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan akses air secara mudah dan tersedia sepanjang hari… Baca di BatamNow.com #batam #batamnow #batamtiktok #batamhits #fyp ♬ original sound – BatamNow.com
Tiga Tahap, Lingga Jadi Opsi Jangka Panjang
Li Claudia menyebut BP Batam menyiapkan penyediaan air dalam tiga tahap: jangka pendek, menengah dan panjang.
Untuk jangka panjang, BP Batam mengkaji opsi memasok air dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri sebagaimana telah dipaparkan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dalam rapat yang sama.
Menurut Li, sudah ada investor yang berminat dan kini diminta melakukan kajian lebih lanjut.
“Rencana panjangnya itu, kita pengin yang tadi bapak sampaikan, tarik air dari Lingga. Investornya sudah ada sekarang kami hanya minta investor mengkaji,” katanya.
Ia menilai ketergantungan pada waduk tidak lagi cukup. “Nggak mungkin kita harapkan waduk. Dulu cukup, sekarang tidak, Pak,” ujarnya.
Selain sumber air baku, BP Batam juga menghadapi persoalan jaringan distribusi. Namun, peremajaan pipa tidak dapat dilakukan sekaligus karena ketersediaan air baku juga harus diperhitungkan.
“Kalau kami semua langsung juga air kami belum tentu cukup, Pak. Kami berharap hanya dari hujan,” katanya.
Li Claudia mengakui belum seluruh wilayah Batam memiliki jaringan air yang memadai, terutama kawasan yang berada di dataran tinggi.
“Saya tidak bisa janji muluk-muluk ketika harus semua se-Batam,” ujarnya.
Ia mencontohkan kawasan Batu Aji. Saat turun ke lapangan sebelum RDP, seorang warga mengaku sekitar 20 tahun tidak mendapatkan aliran air. Namun, dalam tiga hingga empat bulan terakhir, air mulai mengalir.
“Memang enggak semua tempat mati, enggak semua tempat juga nyala,” katanya.
Li Claudia juga menyebut penataan kawasan permukiman yang disebut Ruli perlu disertai pendataan kebutuhan air dan listrik. BP Batam, kata dia, sedang melakukan penataan dan pendataan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Terkait sumber air baru, Li Claudia mengatakan komunikasi dengan calon investor masih berlangsung. Ia bahkan dijadwalkan kembali bertemu investor setelah RDP untuk membahas kemungkinan investasi penyediaan air.
Dengan demikian, penanganan air Batam diarahkan bertahap melalui peremajaan jaringan, peningkatan sumber air baku, dan pencarian sumber alternatif, termasuk rencana pasokan air dari Kabupaten Lingga. (A)
