Dalam Konflik Agraria di Rempang 14 Lembaga Solid Dampingi Warga, Siapa Saja?

BatamNow.com – Masalah di Pulau Rempang yang dipicu konflik agraria berimbas ancaman penggusuran terhadap warga tempatan sudah belangsung hampir satu setengah tahun yang menimbulkan keresahan warga nan melelahkan.

Bahkan beberapa warga yang memperjuangkan Rempang, seperti Iswandi alias Bang Long berserta 34 warga lainnya sampai divonis pidana di PN Batam atas tuduhan anarkis saat demo warga yang menyampaikan aspirasinya di depan kantor BP Batam pada 11 September 2023.

Sejak peristiwa konflik agraria pecah di Pulau Rempang pada September 2023, berbagai dinamika permasalahan kemanusiaan dan hukum serta sosial, menerpa warga di sana.

Perjuangan dan perlawanan pun dilakukan warga secara terus menerus demi mempertahankan hak-hak atas tanah adat leluhur yang menjadi ruang hidup mereka.

Dan peristiwa terbaru, 3 warga Rempang ditersangkakan Polresta Barelang, yakni Siti Hawa alias Nenek Awe (67 tahun), Abu Bakar alias Pak Aceh (54), dan Sani Rio (37).

Pemeriksaan ketiganya sudah selesai dilakukan pada Kamis (06/02/2025) oleh penyidk di Polresta Barelang dan tersangka ditangguhkan penahanannya.

Sebaliknya, Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang sebagai kuasa hukum yang mendampingi warga meminta transparansi polisi atas laporan warga korban penyerangan pada 17-18 Desember 2024 itu.

Sungguh sangat pelik ihwal yang menerpa warga Rempang, yang disebut sudah masuk pada pelanggaran HAM.

Perjuangan warga, tampaknya, masih panjang.

Meski begitu terdapat 14 lembaga termasuk LBH dan NGO (Non-Governmental Organization) yang masih solid mendampingi warga, hingga kini.

Berikut LBH dan NGO itu sebagaimana data yang diperoleh media ini:

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
2. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
3. LBH Pekanbaru
4. WALHI Riau
5. Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
6. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
7. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
8. Trend Asia
9. LBH Mawar Saron Batam
10. Lembaga Studi & Bantuan Hukum Masyarakat Kepulauan (LSBH MK)
11. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
12. Amnesty International Indonesia
13. Transparency International Indonesia
14. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI). (A)