BatamNow.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Selasa (27/05/2025) di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dan diselaraskan dengan peluncuran program BPJS Ketenagakerjaan untuk Petani dan Nelayan.
Sejumlah tokoh hadir memberikan paparan strategis, antara lain Tim Ahli Penasehat Gubernur Kepri Laksamana TNI (Purn) Marsetio, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud, serta Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki.
Mereka memaparkan berbagai dinamika makro pembangunan nasional serta peluang daerah untuk mengambil peran lebih besar dalam strategi pembangunan jangka menengah dan panjang.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, Ketua TP-PKK Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, para anggota DPD RI dapil Kepri, unsur Forkopimda Kepri, Bupati/Walikota se-Kepri atau yang mewakili, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar forum tahunan, melainkan fondasi utama dalam membangun sinergi lintas sektor demi pembangunan yang lebih tepat sasaran, responsif, dan berkelanjutan.
“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan tahun 2026 benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, perencanaan harus berpijak pada data, potensi riil, serta dukungan seluruh elemen,” ujar Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar juga menyampaikan sejumlah capaian penting Kepri sepanjang 2024. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,02%, menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi ketiga di Sumatera. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri meningkat menjadi 79,89 poin, tertinggi di Sumatera dan ketiga nasional setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 4,78%, dan inflasi turun signifikan ke angka 2,09%.
“Ini buah kerja keras dan sinergi semua pihak: pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Namun kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak tantangan ke depan yang harus kita jawab dengan kerja bersama,” kata Ansar.
Gubernur juga menyoroti ketidakpastian global seperti perang tarif, perubahan iklim, dan inflasi global yang harus diantisipasi lewat kebijakan yang adaptif dan progresif.
Tema pembangunan Kepri Tahun 2026 adalah “Akselerasi Potensi Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia, Didukung Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Akuntabel.”
Tema ini dijabarkan ke dalam tiga prioritas pembangunan utama:
1. Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Maritim dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan, termasuk pariwisata, ekonomi kreatif, industri, perdagangan, pertanian, kelautan, dan UMKM.
2. Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana , seperti jalan, pelabuhan, SPAM, jaringan transportasi publik, dan program Kepri Terang.
3. Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu , termasuk beasiswa, layanan kesehatan, pelestarian budaya Melayu, digitalisasi pelayanan publik, dan insentif masyarakat desa.
Program unggulan lainnya mencakup pembangunan Jembatan Batam-Bintan, Revitalisasi Pulau Penyengat, Rumah Singgah Batam dan Jakarta, ambulan laut, serta penguatan pelaku seni, guru, mubaligh, RT/RW, dan perangkat desa.
Dengan prioritas tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,33% di tahun 2026, PDRB Per Kapita mencapai 169,22 juta rupiah, Indeks Modal Manusia (IMM) mencapai level 0,61, Tingkat Kemiskinan diturunkan dalam rentang 4,25 hingga 4,75 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka dapat ditekan menjadi 6,47 persen serta Indeks Gini berada pada angka 0,346.
“Kami menyadari bahwa target ini tidak mudah, dan anggaran kita terbatas. Karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan,” ujar Gubernur Ansar seraya menutup sambutannya. (*)
