BatamNow.com – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PKS, Mulyanto, mendesak pemerintah mencabut kebijakan soal kenaikan harga BBM. Menurutnya, harga minyak dunia turun hingga USD 80 per barelnya.
Dilansir Tempo, Mulyanto mengatakan angka tersebut berada jauh di bawah besaran asumsi makro harga ICP alias harga patokan minyak mentah di Indonesia. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2022, kata dia, harga ICP sebesar USD 100 per barel.
“Dengan penurunan harga minyak dunia ini maka alasan Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jadi tidak relevan dan sulit dinalar logika masyarakat,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (08/09/2022).
Karenanya, Mulyanto meminta pemerintah segera mengkaji ulang kebijakan menaikkan harga BBM. Dia mengatakan pemerintah tidak pantas menaikkan harga BBM bersubsidi ketika patokan harga pokok produksi (HPP) terus turun.
“Logika kenaikan harga BBM bersubsidi karena melambungnya harga minyak dunia, makin tidak mendapat pembenaran,” ujarnya.
Amerika Hingga Malaysia Disebut Sudah Turunkan Harga BBM
Mulyanto menjelaskan, sejak Juni 2022 sampai hari ini, data harga minyak dunia di oilprice.com terus merosot mendekati angka USD 80 per barel. Karenanya, dia mengatakan Amerika, Malaysia, dan beberapa negara lain dikabarkan sudah menurunkan harga BBM.
“Jadi aneh kalau BBM bersubsidi kita malah naik, di tengah penurunan harga-harga BBM. Logikanya kurang masuk,” kata Mulyanto.
Sebelumnya, Kebijakan menaikkan harga BBM resmi diumumkan oleh Presiden Jokowi pada Sabtu, 3 September 2022. Keputusan ini diumumkan Jokowi di Istana Merdeka bersama jajaran menterinya. Menurutnya, keputusan ini diambil dalam kondisi yang sulit.
“Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN, tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun anggaran 2022 telah meningkat tiga kali lipat,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu (03/09).
Jokowi menjelaskan, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh masyarakat yang mampu. Karenanya, pemerintah harus mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat. (*)
sumber: Tempo
