Catatan Redaksi BatamNow.com
Tokoh masyarakat dan warga Pulau Rempang kini lebih intens berkonsolidasi.
Itu dipicu rencana BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) yang akan merelokasi warga Pulau Rempang.
Pihak anak perusahaan Grup Artha Graha sebagai pengelola baru di Pulau Rempang akan mengembangkan ekonomi baru di sana.
Disebutkan seluas 17 ribu hektare lahan di pulau tersebut sudah dialokasikan kepada perusahaan milik Tomy Winata itu, setelah BP Batam mendapat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Kementeran ATR/BPN.
Belum terkonfrmasi hendak direlokasi kemana seluruh warga tempatan di sana. Namun menurut Komisaris sekaligus Juru Bicara PT MEG Fernaldi Anggadha PT MEG bersama BP Batam akan menyediakan pemukiman terpadu.
Demikian juga, Hadi, perwakilan dari PT MEG mengatakan akan merelokasi warga, bukan menggusur. “Kita adanya penataan, yang disebut penggusuran itu tidak ada. Penataan itu pun kita diskusi duduk bareng dengan warga-warga setempat,” ujar Hadi kepada BatamNow.com di hadapan beberapa tokoh masyarakat Rempang.
Lalu tokoh masyarakat menimpali pernyataan pihak PT MEG. “Bagi kami, relokasi sama dengan penggusuran” tegas Sani tokoh masyarakat Rempang.
Artinya kalau direlokasi, warga asli di sana tidak lagi di tempat (kampung) lama dalam menjalani hidup dan kehidupan sehari-hari sebagaimana dilakoni bertahun-tahun.
Berita BatamNow.com sebelumnya, warga di Pulau Rempang yang diperkirakan 8.000 hingga 10.000 jiwa yang diwakili para tokoh masyarakat menolak jika pemerintah maupun pihak PT MEG berupaya menggusur mereka dengan kampungnya.
Warga sampai megeluarkan unek-uneknya, “Penghinaan besar jika warga dan kampung mereka digusur atau direlokasi”.
“Kami mendukung pengembangan Pulau Rempang dikelola oleh PT MEG, tapi jangan sampai menggusur warga dengan kampungnya yang sudah dihuni selama bertahun-tahun dan turun temurun,” ujar Syamsul Rizal, Ketua LPM Kelurahan Rempang Cate.
Mereka sampai mengutip video pidato Presiden Jokowi tentang kebijakan pemerintah dalam mengelola pertanahan untuk memprioritaskan hak masyarakat lokal dalam setiap pengembangan investasi di daerah serta memperhatikan secara seksama kearifan lokalnya.
“Perlu diketahui presiden ada karena rakyat, gubernur ada karena rakyat, wali kota ada karena rakyat, rakyat yang memilih mereka semua, mereka
meminta dan memohon restu ke rakyat, siapa rakyat itu sebagian adalah kami yang ada di Rempang ini,” kata warga.
Menurut Gerisman Achmad, tokoh masyarakat di sana, kampung mereka di Rempang adalah Kampung Sejarah yang kental dengan kultur dan budayanya. Dan setiap kampung di sana sudah mereka huni selama bertahun-tahun atau turun temurun. “Kalau kami digusur hilanglah jejak sejarah kami,” ujar para tokoh masyarakat di sana.
Itulah salah satu alasan warga Rempang sehingga tidak mau digusur. Mereka juga menegaskan sebagai warga asli di sana punya kedaulatan dan legal standing sebagai warga negara untuk bertahan di kampung mereka sendiri dibanding para investor itu.
“Kalau mau mengelola Pulau Rempang, kelola lah lahan yang masih kosong,” kata Syamsul Rizal, sebelumnya.
Karena isu penggusuran inilah warga Pulau Rempang berupaya mengobarkan semangat dan energi baru di tengah warga.
Tujuannya memotivasi mereka tetap solid untuk melindungi kampung mereka dari rencana penggusuran. Melestarikan budaya dan kearifan lokal yang punya sejarah panjang.
Di bawah satu organisasi paguyuban Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) mereka bersatu. KERAMAT, tampaknya, menjadi engine baru.
KERAMAT, Total Spirit to Conserve Culture and Local Wisdom bagi 16 kampung lama di Rempang.
Alangkah baiknya jika PT MEG dengan tagline The New Engine of Indonesia Economic Growth di Rempang bisa disinergikan dengan masyarakat tempatan bersama KERAMAT untuk sama-sama membangun dan mengembangkan ekonomi di Rempang ke depan, tentu tanpa menggusur warga pun kampung mereka yang penuh sejarah. (*)
