BatamNow.com – Dua kasus dugaan korupsi di lingkungan BP Batam sempat menyita perhatian publik, setelah penggeledahan dilakukan oleh penyidik Polresta Barelang dan Polda Kepri.
Namun, setelah berbulan-bulan proses pengusutan, kedua kasus tersebut justru senyap dan belum menunjukkan perkembangan berarti.
Pantauan dan rangkuman BatamNow.com, sejumlah masyarakat menyayangkan lambatnya penanganan kasus dan minimnya keterbukaan informasi dari pihak kepolisian atas proses hukum kasus ini.
“Kami tadinya berharap dapat diusut tuntas secara transparan dan para pelaku diadili, namun sepertinya hilang begitu saja,” ujar beberapa warga Batam.
Penilaian publik tersebut bukan tanpa dasar, mengingat lingkungan BP Batam sudah lama dianggap rawan korupsi.
KPK: BP Batam Zona Merah Integritas
Pada 22 Januari 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024.
Hasilnya, persepsi integritas BP Batam hanya meraih skor 68,9, yang menempatkannya dalam kategori merah atau zona rentan korupsi.
Klasifikasi SPI KPK (Skala 0–100):
Skor 0 – 72,9 masuk kategori merah (Rentan): Integritas rendah, sangat rawan korupsi dan penyimpangan.
Sedangkan skor 73 – 77, kuning (Waspada): Integritas sedang, masih ada risiko yang perlu diawasi.
Dan 78 – 100, hijau (Terjaga): Integritas baik, pengelolaan relatif transparan dan akuntabel.
Dalam survei tersebut, BP Batam menempati posisi kedua terbawah dari 62 kementerian dan lembaga nasional.
Sebagai perbandingan:
- Polri: 70,99
- Komisi Kejaksaan RI: 72,31
- Kejaksaan RI: 72,70
Artinya, skor integritas BP Batam lebih buruk dibanding sejumlah lembaga penegak hukum lainnya.
Pemerhati hukum, Albiner SH, turut menyayangkan lambannya proses pengusutan dua kasus itu.
“Bukankah KPK sudah menyatakan BP Batam sebagai lembaga yang rentan terhadap korupsi?” ujarnya.
Kasus Cut and Fill: Ilham Diperiksa, Tapi Senyap
Salah satu kasus yang disorot publik adalah dugaan korupsi dalam proyek cut and fill di kawasan hutan lindung Batam pada tahun 2024.
Saat itu, Direktorat Pengelolaan Pertanahan BP Batam menjadi sorotan dan sempat membuat heboh Batam.
Penyidik Polresta Barelang –jajaran Polda Kepri, menggeledah kantor Direktorat Pengelolaan Pertanahan di lantai 2 Gedung Utama BP Batam, dan menyita sejumlah dokumen serta kontainer berisi arsip tanah.
Direktur Pengelolaan Pertanahan saat itu, Ilham Eka Hartawan, diperiksa bersama 21 pegawai BP Batam. Namun hingga kini, tidak ada kejelasan status hukum dari kasus ini.
@batamnow Polresta Barelang menyita sekotak lebih berkas terkait lahan dari hasil penggeledahan di Kantor BP Batam, Rabu (21/08/2024). Pantauan BatamNow.com di BP Batam, personel Satreskrim Polresta Barelang keluar dari lantai 2 Gedung Bida Utama sekira pukul 18.00 WIB, setelah 3 jam penggeledahan yang dimulai pukul 15.00. Terlihat, mereka membawa sekotak (box container) berisi dokumen dan ada juga personel yang menenteng tumpukan dokumen lainnya. Usai penggeledahan, Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP Giadi Nugraha mengatakan kegiatan sore ini untuk mencari barang bukti demi penyidikan. “Hari ini berdasarkan apa yang tadi dijelaskan bapak kapolres, tadi siang melakukan upaya penggeledahan tentunya untuk mencari barang bukti yang dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan,” katanya kepada wartawan di depan Gedung Bida BP Batam, Rabu (21/08) sore. “Jadi hari ini apa yang dilakukan adalah semata-mata untuk kepentingan penyidikan. Beberapa berkas telah berhasil kami amankan dan lakukan penyitaan,” lanjutnya. Baca Beritanya di BatamNow.com #batamnow #batamtiktokcommunity #batamhits #batamnews #batamisland #batamsirkel #kotabatam #batampunyacerita #semuatentangbatam #galang #rempang #barelang #bpbatam #muhammadrudi #fyp #fypシ #fypシ゚viral ♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) – SoLaTiDo
Revitalisasi Dermaga yang Tak Transparan
Kasus lainnya adalah dugaan korupsi dalam proyek revitalisasi Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar.
Nama pejabat BP Batam, Fesly Abadi Panaroan, disebut dalam penyelidikan kasus ini.
Kantor BP Batam di Gedung BIFZA Annex 1 digeledah pada Maret 2024, dan sebanyak 2 pejabat serta 75 saksi telah diperiksa.
@batamnow Tim Ditreskrimsus Polda Kepri mengakankan berkas sebanyak tiga kardus besar, hasil penggeledaan gedung BIFZA Annex 1 Kantor BP Batam, hari ini, Rabu (19/03/2025). Amatan BatamNow.com di lokasi, penggeledahan usai sekira pukul 17.00 WIB. Personel Polda Kepri memasukkan tiga karton besar berisi berkas itu ke mobil yang terparkir tak jauh dari ruangan kantor Unit Kerja Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam yang digeledah. Informasi diperoleh media ini, ada tujuh oknum pejabat di BP Batam yang disebut-sebut tengah ‘dibidik’ dan jadi calon tersangka dalam kasus yang tengah diusut Polda Kepri hingga dilakukan penggeledaan. Belum ada penjelasan resmi dari Polda Kepri terkait pengeledahan kantor BP Batam ini. #batamnow #batamtiktokcommunity #batamnews #batamisland #batamhits #batamsirkel #kotabatam #batampunyacerita💖💖💖 #semuatentangbatam #galang #rempang #barelang #bpbatam #fyp #batam #batamdaily #batampunyacerita #batamhariini ♬ JELAS TEGAS GERAGAS – Gliese
Meski menjadi sorotan publik, belum ada pernyataan resmi atau perkembangan terbaru dari aparat penegak hukum.
Padahal, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar aparat bertindak tegas terhadap praktik korupsi.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah meminta agar jajarannya segera menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Dermaga Utara Batu Ampar, di Batam.
“Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan tentang penanganan korupsi tentu saja pak Kapolda sudah menjelaskan sudah naik sidik dan saya minta itu untuk dituntaskan sehingga kemudian semuanya bisa dipertanggungjawabkan,” kata Listyo menjawab pertanyaan wartawan, usai grand opening Gold Coast International Ferry Terminal Bengkong, Batam pada Senin (14/04/2025), sekitar tiga bulan lalu.
Saat memberikan jawaban itu, Kapolri didampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin yang berdiri di sebelah kirinya.
Efek ke Internal BP Batam
Minimnya kejelasan hukum dalam dua kasus ini menimbulkan kegaduhan di internal BP Batam, terutama ketika dua nama yang sempat masuk dalam penyelidikan justru diangkat menjadi pejabat struktural.
Ilham Eka Hartawan dan Fesly Abadi Panaroan masing-masing kini menjabat sebagai Direktur Tingkat II BP Batam, pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru oleh Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala, Li Claudia Chandra.
Langkah ini kembali memicu kritik dari masyarakat bahkan ada yang demo dekat kantor BP Batam.
Penempatan kedua pejabat ini dinilai mengabaikan asas kehati-hatian dalam penempatan pejabat, terutama di tengah status hukum yang belum jelas. (Red)
