BatamNow – Kini, masyarakat Batam, khususnya pelangan air ATB, resah. Ini karena terjadi krisis air di Dam Duriangkang.
Waduk tadah hujan terbesar di Batam yang menopang 80 persen kebutuhan air di sini, kondisi debit airnya masuk masa kritis.
Pihak BP Batam sudah melakukan warning bagi 228 ribu pelanggan, akan ada penggiliran air ke rumah-rumah. Demikian juga bagi pelaku komersil dan industri.
Sebab menurut perhitungan BP Batam dan PT Adhya Tirta Batam(ATB), stok yang ada di Dam, hanya mencukupi kebutuhan suplai 80 hari ke depan.
Nah, bila hujan intensitas tinggi tak turun berkepanjangan, Dam Duriangkang dikhawatirkan akan tutup total (shutdown). Kemungkinan itu juga berlaku atas 4 Dam lainnya yang dikelola ATB.
Debit air di Dam Duriangkang berada di minus 3,2 meter di bawah Spillway data per Jumat(14 Maret 2020). Per harinya, debit air di Dam Duriangkang turun 2 centimeter.
Jika sampai di minus 3,4 meter, Water Treatment Process (WTP) Tanjungpiayu akan stop beroperasi. Sekitar 50 ribu pelanggan ATB di Tanjungpiayu termasuk wilayah Batam Indo tidak teraliri air. Nah, jika hujan tak turun dan debit air sampai ke minus 5 meter di bawah Spillway, terjadilah hal terburuk tadi, Dam Duriangkang Shutdown. Sekitar 228 ribu pelanggan ATB tak mendapat suplai air.
Lalu kalau demikian, apa yang terjadi? Pasti semua sudah paham.
Harga Drum dan Tandon Melonjak
Rakyat sudah berteriak! Terjadi “panik tandon”. Harga drum pun melonjak naik dari Rp 120.000 menjadi Rp 350.000.
Masyarakat berlomba membeli drum untuk tempat persedian air bila rationing atau penggiliran suplai diberlakukan pihak ATB. Tentu itu atas kesepakatan dengan BP Batam sebagai pemilik Dam di Batam.
“Gila bro, harga tandon kapasitas 1.000 liter dari 1,7 juta naik menjadi 3 jutaan,” kata Panjaitan ke BatamNow, Jumat (13/3/2020) malam.
Selain pihak BP Batam penerima pendapatan dari hasil penjualan air ke PT Adhya Tirta Batam sebagai pengelola, pihak Pemprov Kepri juga ikut menikmati hasil penjualan air ini.
Pajak air permukaan, dari situlah bagian Pemprov Kepri. Pajak air yang dikenakan Pemprov atas air yang disedot ATB dari Dam di Batam.
Jumlah yang didapat pihak Pemprov Kepri sekitar 20 miliar pertahun. Itu sesuai Pergub 25 tahun 2016. Sejak tahun 2012 Pemprov Kepri diperkirakan sudah memajaki air rakyat ini.
DPRD Kepri Tanggapi Keras
Masyarakat Kota Batam, sekarang, menjerit dan berteriak. Karena krisis air. Sementara suara dari Pemerintah Provinsi belum kedengaran atas derita rakyatnya di Batam.
Kecuali Anggota DPRD Provinsi Kepri Irwansyah. Legislator komisi III dari PPP ini, jauh hari sudah blak-blakan bicara membela derita yang dialami rakyatnya.
Dia membuka tabir mangkraknya Dam Duriangkang terbesar di Batam itu.
“Pihak BP Batam lalai menjalankan tugasnya,” katanya tegas. Selain curah hujan penyebab menyusut kencangnya air Dam, keteledoran pemilik Dam, yakni BP Batam, penyebab ke dua.
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dihubungi BatamNow, dia meminta pihak ATB segera menyampaikan kondisi krisis air ini ke Pemerintah Daerah dan Pemprov.
“ATB harus turut bertanggungjawab. Undang Pemerintah setempat untuk membicarakan solusi krisis air itu,” kata Jumaga, Sabtu (14/3/2020) per telepon ke BatamNow.
Sementara DPRD Batam begitu responship atas keresahan yang dialami warga Batam. Komisi III DPRD Batam sejatinya telah memanggil ATB dan BP Batam untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait krisis air ini pada Selasa (10/3/2020) lalu.
“RDP hari ini di tunda ke Senin depan (16/3/2020), karna ATB dan BP sedang Rapat Internal,” kata Ketua Komisi III DPRD Batam, Werton Panggabean, Selasa(10/3) lalu.
Lalu di mana suara Plt Gubernur Kepri atas kondisi krisis air ini? Pemprov Kepri dan DPRD Kepri yang lain pada ke mana? (Js/om)
