BatamNow.com – Target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dinilai membuka peluang bagi Batam dan Kepulauan Riau (Kepri) untuk berkembang menjadi salah satu pusat industri hijau di Indonesia.
Namun, peluang tersebut perlu diikuti dengan penguatan sektor manufaktur, penguasaan teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Hal itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Babak Baru PLTS 100 GW: Menakar Kesiapan Industri Hijau Indonesia dari Batam” yang digelar dalam rangkaian Festival Media (Fesmed) Selat Malaka 2026 di Politeknik Negeri Batam, Sabtu (19/09/2026).
Policy Strategy Coordinator Yayasan Indonesia Cerah, Naomi Devi Larasati, mengatakan program PLTS 100 GW berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka peluang alih teknologi hijau dan penciptaan lapangan kerja di sektor green jobs.
“Proyek ini juga dapat menjadi instrumen kebijakan industri yang efektif apabila pembangunan pembangkit listrik diintegrasikan secara langsung dengan sektor manufaktur dan rantai pasok domestik,” kata Naomi.
Menurutnya, pemanfaatan energi hijau di sektor industri Batam juga sejalan dengan penerapan standar lingkungan global yang semakin ketat, termasuk Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang diterapkan Uni Eropa.
Naomi menilai Batam memiliki posisi strategis untuk pengembangan industri hijau karena statusnya sebagai kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang memiliki daya tarik bagi investasi.
Meski demikian, pembangunan industri hijau harus tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial dan kepentingan masyarakat lokal.
Salah satu prinsip yang dinilai penting adalah Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), yakni persetujuan masyarakat berdasarkan informasi yang memadai dan diberikan tanpa paksaan.
Ia juga menekankan, penting juga menyediakan mekanisme pengaduan independen bagi masyarakat yang terdampak agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara adil.
Dosen Rekayasa Pembangkit Energi Politeknik Negeri Batam, Arif Febriansyah Juwito, mengatakan pembangunan PLTS 100 GW harus didukung kebijakan dan perencanaan ketenagalistrikan nasional yang matang.
Menurutnya, program tersebut tidak cukup hanya dilihat dari pencapaian target kapasitas pembangkit.
“Oleh karena program ini jangan hanya dilihat dari pencapaian besaran angka, tetapi juga dari kesiapan sistem, kebutuhan beban listrik, ketersediaan lahan, regulasi, investasi, teknologi, hingga sumber daya manusia,” kata Arif.
Ia menilai Batam memiliki modal awal untuk mengembangkan industri energi terbarukan karena didukung kawasan industri, infrastruktur, basis manufaktur, serta pengalaman di bidang teknologi dan otomasi.
Perguruan tinggi, lanjutnya, juga memiliki peran strategis dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri energi masa depan.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepri, Muhammad Darwin, mengatakan pengembangan PLTS di Kepri mulai dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari ground-mounted atau pemasangan di darat, PLTS atap, hingga PLTS terapung.
PLTS juga telah digunakan di sejumlah kawasan industri dan mulai menyasar pulau-pulau terdepan serta terluar, seperti Pulau Akar Panjang dan Keranting di Batam hingga Pulau Jaga di Karimun.
“Kebutuhan terhadap PLTS juga cukup tinggi di berbagai desa dan perkampungan nelayan,” kata Darwin.
Ia menyebut berdasarkan usulan Gubernur Kepri kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), terdapat sekitar 92 lokasi yang mencakup 23 desa atau kampung yang membutuhkan dukungan kelistrikan. Sebagian lokasi tersebut masih mendapatkan pasokan listrik terbatas hingga sekitar 14 jam.
Darwin mengatakan Kepri memiliki potensi sekitar 1,4 GW hingga 2 GW untuk berkontribusi terhadap program PLTS 100 GW melalui berbagai proyek pemerintah maupun swasta.
Namun, pengembangan PLTS di Kepri masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan lahan dan kondisi sistem kelistrikan dengan daya mampu pasok yang terbatas.
Karena itu, menurutnya, pengembangan PLTS membutuhkan perencanaan ketenagalistrikan yang cermat agar pembangunan pembangkit dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem.
Ketua Komite Bidang Industri dan Robotika Kadin Kepri, Defri, menilai target PLTS 100 GW harus menjadi momentum untuk membangun ekosistem industri energi terbarukan secara menyeluruh.
“Ekosistem ini mencakup rantai pasok industri yang utuh, mulai dari penyediaan bahan baku, komponen, manufaktur, tenaga kerja, teknologi, instalasi, commissioning, pemantauan, pemeliharaan (maintenance), hingga tahap daur ulang (recycling),” ujar Defri.
Untuk periode 2026–2027, Kadin Kepri mendorong tiga agenda utama dalam pengembangan industri PLTS.
Pertama, melakukan pemetaan potensi industri dan lokasi PLTS.
Kedua, membangun proyek percontohan (pilot project) yang mengoptimalkan kapabilitas lokal.
Ketiga, meningkatkan skala industri nasional dari sektor hulu, seperti bahan baku dan manufaktur, hingga sektor hilir yang mencakup engineering dan teknologi.(*)
