BatamNow.com, Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengakui perayaan keagamaan Ramadan dan Idulfitri tahun ini akan mengalami banyak relaksasi setelah dua tahun sebelumnya masih dilakukan pengetatan aturan.
Dilansir CNN Indonesia, Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menambahkan sejumlah relaksasi itu bukan berarti pemerintah sudah abai terhadap protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Ia kemudian mencontohkan, pemerintah mengizinkan kegiatan buka bersama asal benar-benar mengadaptasi prokes Covid-19.
“Kalau buka puasa bersama ya sebaiknya dijaga jarak yang cukup dan tidak usah berbicara pada saat kita makan. Ini hal-hal prinsip kebersihan, dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan supaya betul-betul kita bersih dan sehat,” kata Wiku dikutip dari kanal YouTube FMB9ID_IKP, Selasa (29/03/2022).
“Jadi semua bisa dilakukan asal betul-betul adaptasinya dengan protokol kesehatan,” imbuhnya.
Wiku melanjutkan, dalam hal ibadah berjamaah seperti salat wajib dan tarawih. Ia meminta agar masyarakat benar-benar memakai masker dan berupaya menjaga jarak. Selain itu, masyarakat diminta tidak berdiam diri terlalu lama di masjid apabila kondisi jemaah cukup penuh.
Wiku kemudian menyatakan, pemerintah sudah berupaya memodifikasi sejumlah aturan pelaksanaan ibadah keagamaan selama dua tahun terakhir. Ia yakin, kasus Covid-19 tidak akan menunjukkan tren kenaikan secara signifikan apabila pemerintah dan masyarakat bersinergi menegakkan prokes Covid-19 di lingkungan masing-masing.
“Tahun ini kita mencoba untuk melakukan secara normal seperti dulu, tetapi prokes tetap harus dijaga, dulu kan ada syaratnya. Jadi tidak apa-apa kita berinteraksi seperti dulu tapi dengan kehati-hatian,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat melarang pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) menggelar acara buka bersama sepanjang bulan Ramadan. Ia juga melarang pejabat dan ASN melaksanakan open house.
Jokowi mengatakan tren penularan kasus Covid-19 mengalami perbaikan beberapa waktu terakhir. Namun, ia meminta seluruh masyarakat tak mengendurkan penerapan protokol kesehatan. (*)
