BatamNow.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai menyusun strategi efisiensi anggaran belanja di 30 persen untuk tahun depan sesuai arahan Presiden Prabowo.
Tapi di satu sisi justru tren kenaikan realisasi belanja daerah dan belanja pegawai mengalami peningkatan.
Mengacu data laporan Pemko Batam, menunjukkan total belanja daerah Batam pada 2025 mencapai Rp 4,00 triliun, meningkat sekitar Rp 380,24 miliar atau 10,48 persen dibandingkan 2024 sebesar Rp 3,62 triliun.
Kenaikan tersebut terutama terjadi pada belanja operasi yang naik menjadi Rp 3,19 triliun dari Rp 2,97 triliun pada tahun sebelumnya.
Belanja modal juga meningkat dari Rp 656,05 miliar menjadi Rp 797,42 miliar.
Sementara belanja tak terduga dan belanja transfer turut mengalami kenaikan menjadi Rp 9,6 miliar.
Pada belanja operasi, terdapat kenaikan untuk belanja pegawai yang kini hangat dibahas. Pada 2024, belanja pegawai tercatat Rp 1,50 triliun dan meningkat menjadi Rp 1,71 triliun pada 2025. Angka ini naik sekitar Rp 203,32 miliar atau 13,48 persen.
Selain itu, belanja barang dan jasa juga mengalami kenaikan, meski tidak sebesar belanja pegawai.
Sementara belanja hibah justru menurun dari Rp 217 miliar ke Rp 205 miliar dan belanja bantuan sosial meningkat cukup tajam menjadi Rp 8,16 miliar dari Rp 461 juta pada tahun sebelumnya.
Pendapatan Meningkat
Kabar baiknya, meski belanja meningkat, namun masih diimbangi pendapatan Pemko Batam yang mengalami kenaikan.
Total pendapatan daerah pada tahun 2025 mencapai Rp 4,14 triliun, naik dari Rp 3,64 triliun(2024) atau sekitar 10,49 persen.
Kenaikan ini didorong oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 2,25 triliun, dari Rp 1,76 triliun, terutama dari sektor pajak daerah.
Data dipaparkan di atas juga dikutip dari dokumen LKPj penyelenggaraan anggaran Pemerintah Kota Batam selama tahun 2025 di rapat paripurna DPRD Kota Batam, 30 Maret 2026.
Sebagian data itu dikutip dari laporan keuangan Pemko Batam audit BPK tahun 2024 yang dirilis pada 2025.
Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan efisiensi anggaran tetap dilakukan meski pendapatan daerah meningkat. Namun implementasinya belum tampak pada realisasi efisiensi pada tahun 2025.
Pemko Batam menargetkan porsi belanja pegawai ditekan hingga 30 persen dari APBD mulai tahun depan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang berlaku paling lambat 2027.
Saat ini, Pemko Batam masih membahas skema penyesuaian bersama OPD, termasuk optimalisasi pendapatan daerah.
Efisiensi, kata Amsakar, juga berpotensi menyasar pejabat struktural, dengan opsi penyesuaian penghasilan sebagai langkah awal.
Amsakar menegaskan kebijakan akan dimulai dari jajaran pimpinan sebagai bentuk keteladanan, bukan ASN level bawah.
Namun, dengan realisasi belanja pegawai yang masih tinggi, upaya efisiensi dinilai menjadi tantangan ke depan.
Terkait validasi data data di atas, telah dicoba klarifikasi ke Kadiskominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, namun belum memberi respons. (A/Red)
