BatamNow.com, Jakarta – Transformasi digital dan modernisasi pelabuhan menjadi keniscayaan menghapus praktik kecurangan yang saat ini masih menggurita di banyak pelabuhan di Indonesia.
“Ini adalah suatu upaya yang harus dilakukan sesegera mungkin agar posisi kita bisa lebih baik, atau paling tidak bisa sama dengan negara lain di Asia dan sekitarnya,” ungkap Staf Ahli Menko bidang Manajeman Konektivitas Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Sahat Manaor Panggabean dalam diskusi virtual Jakarta, Senin (15/11/2021).
Dikatakannya, dengan digitalisasi tentu akan memudahkan semua orang untuk memonitor baik dari sisi perizinan maupun pelayanan kepelabuhanan. “Kami mendorong pelabuhan-pelabuhan untuk melakukan modernisasi dan digitalisasi sehingga semua proses baik perizinan, aktivitas tracking dan tracing bisa dilakukan dengan baik,” ujarnya.
Dipaparkan Sahat, secara global ada 3 simpul yang perlu dirapikan di pelabuhan. Pertama, simpul aktivitas perkapalan sebelum masuk ke pelabuhan, yang kedua aktivitas di pelabuhan itu sendiri, yang ketiga, aktvitas ketika barang keluar dari pelabuhan.
“Ketiga simpul ini harus kita rapikan dan harus terkoneksi secara online agar bisa dilakukan tracking dan tracing yang terintegrasi. Kalau sudah terintegrasi dengan baik, saya yakin kita bisa meminimalisir ruang gerak mafia,” imbuhnya.
Hal lain yang tak kalah penting, kata Sahat, terkait sumber daya manusia (SDM). “Penting memiliki SDM yang memegang kuat integritas dalam bekerja,” tukasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Akbar Djohan mengatakan praktik kecurangan di pelabuhan-pelabuhan Indonesia seperti pungli-pungli memang harus dituntaskan karena pungutan tersebut akan memperburuk kinerja dan juga akan menambah cost logistic yang ada di pelabuhan itu sendiri.
Menurutnya, keberadaan mafia dikarenakan masih adanya ruang pertemuan face to face antara pihak yang berkepentingan dan regulator di dalam pelabuhan.
“Jadi ini sudah waktunya digitalisasi. Sekarang kita bersama-sama kementerian akan mempercepat proses digitalisasi kepelabuhanan melalui yang namanya NLE (National Logistic Ecosystem). Di situ akan menjamin kepastian biaya, kepastian waiting time kapal di pelabuhan. Semuanya akan secara transparan nampak di dashboard,” tuturnya. (RN)
