Sebenarnya kapasitas sebagai Wali Kota, dia harusnya berkata: ini masyarakat saya, lahannya 200 meter kok gak dikasih gratis sementara dia harus bayar PBB lagi. Lainlah ceritanya kalau lahan itu komersial, seperti kawasan industri, pengusaha kan dapat untung. Bolehlah dikenakan UWTO. Itu yang kita recall.
Juga mengenai pelayanan masyarakat. Pelayanan perizinan sekarang, katanya, sekejap. Tak ada yang sekejap, malah sekarang tambah susah.
Jauh sebelumnya, misalnya, dia sering beralasan: bagaimana saya mau bangun sekolah, lahannya kan ada di BP.
Saya kemudian tanya Pak Lukita (sewaktu menjabat Kepala BP) kenapa tidak dikasih? Bagaimana mau ngasih memohon saja mereka tidak pernah. Nah sekarang sudah pegang dua-duanya, bisa tidak dia mengalokasikan lahan untuk bangun sekolah? Karena tiap tahun ada permasalahan daya tampung sekolah negeri.
:batamnow:: Kembali ke aksi kemaren, Anda katakan tidak ada sentimen pribadi. Jangan-jangan aksi Anda ini bagian dari branding (pencitraan) akan dihelatnya Pilwako Batam tahun ini. Apalagi Anda juga sudah mengambil formulir pendaftaran di Nasdem untuk maju Pilwako?
Jadi: Dulu saya pernah niat. Niat itu muncul karena gelisah melihat keadaan Batam. Namun saya punya keterbatasan, tidak punya partai.
Pada waktu itu saya dengan Pak Maruf ingin men-challenge calon-calon ini.
Caranya, berani tidak para bakal calon (balon) kontrak politik untuk mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi minimum 7%. Sebenarnya bukan bicara angka, bukan patokan minimum 7%.
Waktu itu Rudi mengatakan bahwa 7% silahkan saja.
Kalau kemudian kemarin saya mengambil formulir pencalonan, kadang kita harus berpikir sedikit gila. Ya sudah, saya mencalonkan melaui Nasdem. Supaya kita tahu.
Kadang-kadang kan kita bukan mau show off atau mau konflik intern. Tapi saya mau memastikan.
