:batamnow:: Bukankah dulunya Anda sahabat Pak Rudi ketika sama-sama di Partai Nasdem, kemudian tergambar di publik orasi solo atau kritik selama ini, muncul karena sentimen pribadi, apalagi setelah pecah kongsi?
Jadi: Saya sudah lama kenal Rudi, waktu dia polisi di Samsat, waktu dia bisnis mobil. Ketika dia menjadi DPRD dari PKB. Ketika menjadi wakil Ahmad Dahlan. Terakhir ketika mencalonkan Wali Kota, dia datang ke Kadin minta dukungan.
Kenal dekat, hampir setiap hari saya teleponan. Artinya, saya tidak punya konflik atau persoalan secara pribadi dengan dia. Tapi saya tidak tau kalau dia ya.
Saya yakini, dia pun sebenarnya tidak punya masalah dengan saya, walaupun nama saya dibawa-bawa ketika proses menjelang ex-officio. Bukan disatu tempat saja. Banyak. Hampir di 12 kecamatan disampaikan seolah-olah saya, dulu, yang menghambat ex-officio.
Jadi sebenarnya aksi penyampaian aspirasi itu saya tujukan kepada Kepala BP Batam juga kepada Ketua Dewan Kawasan Nasional, Kemenko dan juga ke Presiden. Makanya saya minta Rudi untuk mundur. Saya minta kepada Ketua Dewan Kawasan, Menko untuk menarik kembali, menempatkan orang profesional. Kemudian saya minta kepada Presiden Jokowi untuk mencabut PP 62 Tahun 2019 itu.
:batamnow:: Jadi murni ini untuk kepentingan masyarakat ya?
Jadi: Iya, saya kira dari tuntutan saya ga ada yang mengarah sifatnya untuk pribadi saya di situ.
Apa yang pernah dia janjikan misalnya 200 meter bebas UWTO, itu yang dijanjikan kepada masyarakat, tapi sampai sekarang ’kan tidak terealisasi.
Sekarang, katanya, itu bukan kapasitasnya. Karena tidak disetujui Menkeu. Seharusnya Rudi tau dari awal.
Jadi, Kepala BP Batam itu tugasnya apa? Mengelola aset negara yang dikelola BP Batam. Artinya harus bisa mendapatkan untung, berarti konsepnya komersil. Nah sekarang kalau dibilang tolong dihilangkan UWTO, pasti dijawab pusat, kamu saya tempatkan di sana untuk meningkatkan pendapatan negara, kok malah mau mengurangi pendapatan?
