BatamNow.com – Dua kali dalam dua hari berturut Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia intens menemui langsung tokoh dan masyarakat Pulau Rempang.
Atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bahlil Lahadalia datang dari Jakarta menemui warga untuk mencari solusi atas kebuntuan polemik Pulau Rempang yang menghebohkan itu.
Polemik yang sampai memicu bentrokan warga dengan aparat gabungan dan menimbulkan banyak korban tembakan gas air mata.
Hari pertama Menteri Bahlil Lahadalia bersilaturahmi langsung ke kediaman tokoh masyarakat adat Melayu Gerisman Ahmad di Pantai Melayu, Pulau Rempang, pada Minggu (17/09/2023) malam.
Hari kedua pada Senin (18/09/2023) juga di tempat yang sama. Pertemuan kedua ini melibatkan perwakilan dari setiap kampung dari 16 kampung yang ada di Pulau Rempang, Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang.
Pada Senin siang itu, Bahlil Lahadalia bercengkerama dengan warga dan disuguhi makanan dan buah khas kampung di kediaman Gerisman Ahmad, Ketua Kerabat Masyarakat Adat (KERAMAT).
Tampaknya, misi Bahlil Lahadalia dalam dua kali pertemuan sepertinya menemukan solusi yang dapat diterima bagi kedua belah pihak, masyarakat dengan pemerintah dalam konteks pegembangan Rempang Eco-City (REC).
Misalnya, empat kampung di Sembulang sebagai titik pertama pengembangan pembangunan REC, tidak direlokasi ke Dapur 3 di Pulau Galang.
Solusinya, empat kampung itu hanya ditata atau bergeser dari posisi sekarang yang masih di kawasan Sembulang. Semua situs sejarah seperti pemakaman tidak akan diganggu.
Posisi pengembangan pertama proyek REC dengan lahan seluas sekitar 2.000 hektare berada di Tanjung Banun, Dapur 6, Sembulang, Pasir Panjang.
Sedangkan 16 kampung tua lainnya tidak terdampak proyek REC dan tidak direlokasi sebagaimana dihebohkan selama ini.
Bahlil Lahadalia dalam menjalankan misinya tergolong cepat dan to the point dengan warga. Ia tidak berbelit-belit dengan komunikasi dan berbagai informasi yang runyam seperti selama ini yang sampai memicu “piting memiting” itu.
Namun satu hal yang ditanya wartawan BatamNow.com kepada Bahlil Lahadalia, mengapa kala menemui warga justru tak melibatkan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wali Kota Batam ex-officio Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City?
“Itu urusan wali kota lah, saya kan menteri. Masak saya mau diatur wali kota,” kata Bahlil, Senin (18/09).
Itu disampaikan Bahlil pasca pertemuan terbatas antara Menteri Investasi dengan warga, RT/RW dan tokoh masyarakat Rempang di Restoran Barelang Seafood, Senin.
“Solusinya sudah kita dapatkan, dimana hak-hak rakyat tetap kita jaga, hak-hak kultural sebagai hak kesulungan juga kita hargai, namun andaikan ada pergeseran tetap masih di wilayah Pulau Rempang dan kita juga sudah setujui,” jelasnya.
Kini, kata Bahlil, tugasnya tinggal membawa penawaran solusi ini ke Pemerintah Pusat.
Untuk kepastian keputusan dari pertemuan itu, Bahlil meminta waktu sampai hari ini, Selasa (19/09), untuk mengumumkan bagaimana skema pergeseran kampung itu nantinya.
“Nanti saya akan umumkan. Yang jelas di antara tokoh-tokoh, sudah kita sepakati. Tempatnya di mana? Besok akan kami umumkan. Tapi secara 90-95 persen, insya Allah sudah clear,” jelas Bahlil, kemarin. (tim)
